Jakarta, 9 Mei 2026 – European Union dikabarkan mulai melonggarkan sebagian regulasi terkait penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI berisiko tinggi. Namun di saat yang sama, Uni Eropa menegaskan bahwa praktik pembuatan deepfake seksual tanpa persetujuan tetap menjadi tindakan yang dilarang keras dan dapat dikenai sanksi hukum.

Langkah tersebut menjadi bagian dari penyesuaian kebijakan teknologi yang tengah berkembang sangat cepat di berbagai sektor. Uni Eropa disebut ingin menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak masyarakat dari penyalahgunaan AI.

Dalam aturan terbaru, beberapa sektor pengembangan AI mendapat ruang yang lebih fleksibel agar perusahaan teknologi dan peneliti dapat terus berinovasi tanpa hambatan regulasi yang terlalu ketat. Meski begitu, penggunaan AI yang berpotensi membahayakan privasi, keamanan, atau hak individu tetap berada dalam pengawasan ketat.

Salah satu fokus utama regulasi baru ini adalah persoalan deepfake, terutama konten seksual yang dibuat tanpa izin pihak terkait. Praktik tersebut dinilai berbahaya karena dapat merusak reputasi korban, memicu pelecehan digital, dan melanggar hak privasi seseorang.

Deepfake sendiri merupakan teknologi berbasis AI yang mampu memanipulasi gambar, video, atau suara sehingga terlihat sangat realistis. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi ini semakin mudah digunakan dan memunculkan kekhawatiran terkait penyebaran informasi palsu maupun konten eksploitasi digital.

Uni Eropa menilai perlindungan terhadap korban deepfake seksual harus menjadi prioritas di tengah perkembangan teknologi generatif yang semakin canggih. Karena itu, aturan mengenai penyebaran dan produksi konten semacam itu tetap dipertahankan secara ketat meski regulasi lain mulai disesuaikan.

Kebijakan terbaru ini mendapat perhatian besar dari perusahaan teknologi global, aktivis hak digital, dan pemerhati privasi. Sebagian pihak menyambut baik fleksibilitas baru dalam pengembangan AI, namun banyak juga yang mengingatkan pentingnya pengawasan agar teknologi tidak disalahgunakan.

Pengamat teknologi menilai Uni Eropa sedang berusaha menjadi contoh dalam menciptakan regulasi AI yang seimbang. Kawasan tersebut dikenal cukup aktif mengatur perusahaan teknologi besar, terutama terkait perlindungan data dan hak digital masyarakat.

Di sisi lain, perkembangan AI generatif yang sangat cepat memang membuat banyak negara mulai memperbarui aturan hukum mereka. Pemerintah di berbagai belahan dunia kini menghadapi tantangan besar untuk mengendalikan teknologi tanpa menghambat inovasi.

Dengan kebijakan baru ini, Uni Eropa berharap dapat tetap mendorong pertumbuhan industri AI sekaligus menjaga keamanan dan hak individu di era digital yang semakin kompleks.