Jakarta, 25 Mei 2026 – Polisi antihuru-hara Turki menggunakan gas air mata dan menerobos masuk ke markas besar partai oposisi utama Republik Rakyat Turki (CHP) di Ankara dalam operasi yang memicu ketegangan politik besar di negara tersebut. Penggerebekan dilakukan setelah putusan pengadilan yang membatalkan kepemimpinan Ketua CHP Özgür Özel dan mengembalikan posisi pimpinan partai kepada mantan ketua Kemal Kılıçdaroğlu. Ratusan pendukung oposisi yang bertahan di dalam gedung mencoba menghalangi aparat dengan membuat barikade menggunakan kursi dan perabot lain sebelum akhirnya polisi masuk secara paksa. Rekaman video yang beredar menunjukkan aparat menembakkan gas air mata di dalam area kantor partai untuk membubarkan massa pendukung oposisi.

Ketegangan di markas CHP telah berlangsung selama beberapa hari setelah putusan pengadilan yang dianggap kontroversial oleh kubu oposisi. Pendukung Özgür Özel menilai keputusan tersebut bermuatan politik dan bertujuan melemahkan oposisi menjelang dinamika politik nasional berikutnya. Aparat keamanan dilaporkan memotong gerbang utama dan memaksa masuk ke gedung partai ketika para pendukung menolak menyerahkan kantor kepada kepengurusan baru hasil keputusan pengadilan. Selain gas air mata, laporan media internasional juga menyebut polisi menggunakan peluru karet untuk membubarkan massa yang bertahan di dalam gedung.

Situasi ini memicu kritik keras dari berbagai kelompok oposisi dan organisasi hak asasi manusia yang menilai tindakan aparat sebagai ancaman terhadap demokrasi di Turki. Partai DEM yang pro-Kurdi menyebut operasi polisi tersebut sebagai tindakan “memalukan” dan menilai kepemimpinan partai politik seharusnya ditentukan anggota partai, bukan melalui intervensi pengadilan. Sejumlah pengamat juga melihat penggerebekan tersebut sebagai bagian dari meningkatnya tekanan politik terhadap kelompok oposisi di bawah pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdoğan. Pemerintah Turki sendiri membantah adanya campur tangan politik dan menyatakan proses hukum berjalan secara independen sesuai keputusan pengadilan.

Di tengah eskalasi krisis politik tersebut, Özgür Özel tetap menolak mengakui pencopotannya dan menyerukan aksi perlawanan politik kepada para pendukungnya. Para anggota parlemen CHP bahkan kembali memilih Özel sebagai pemimpin fraksi partai di parlemen sebagai bentuk penolakan terhadap putusan pengadilan. Situasi ini menambah ketidakpastian politik di Turki dan memicu kekhawatiran mengenai kondisi demokrasi serta kebebasan oposisi di negara tersebut. Pengamat internasional menilai perkembangan terbaru ini dapat berdampak besar terhadap stabilitas politik Turki menjelang agenda politik nasional berikutnya.