Palangka Raya, 5 September 2026 – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Tengah terus menjadi perhatian serius setelah kabut asap mulai berdampak terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran meminta seluruh jajaran pemerintah bergerak cepat dengan menempatkan perlindungan masyarakat sebagai prioritas utama selama masa tanggap darurat. Penanganan tidak hanya difokuskan pada pemadaman titik api, tetapi juga mengurangi dampak asap, kekeringan, dan keterbatasan air bersih yang mulai dirasakan warga. Pemerintah provinsi mengerahkan personel, peralatan pemadam, layanan kesehatan hingga bantuan kebutuhan dasar ke wilayah terdampak. Agustiar menegaskan masyarakat tidak boleh dibiarkan menghadapi dampak karhutla sendirian.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Karhutla 2026 sejak 31 Agustus hingga 29 September 2026. Penetapan tersebut dilakukan setelah potensi dan dampak kebakaran meningkat serta ancaman kabut asap semakin meluas. Status tanggap darurat memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah untuk mempercepat koordinasi, pengerahan personel, penggunaan peralatan, dan mobilisasi sumber daya. Pos Komando Penanganan Tanggap Darurat Karhutla juga dibentuk untuk mengintegrasikan operasi dari berbagai instansi. Seluruh kekuatan pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, BNPB, relawan, dan unsur masyarakat diarahkan bergerak dalam satu koordinasi.

Sebanyak 2.155 personel gabungan telah dikerahkan untuk mendukung penanganan kebakaran di berbagai titik rawan. Pemerintah juga mendapatkan tambahan dukungan berupa sekitar 100 mobil pemadam kebakaran, 10 unit ekskavator, 205 mesin pompa, serta sejumlah peralatan pendukung lainnya. Personel lapangan melakukan pemadaman darat, patroli, pemeriksaan titik panas hingga pembasahan kawasan gambut yang memiliki risiko kebakaran tinggi. Pengawasan dilakukan secara intensif karena api pada lahan gambut dapat bergerak di bawah permukaan dan sulit dipadamkan hanya dengan penyiraman biasa. Kondisi tersebut membuat ketersediaan air dan kemampuan mendeteksi kebakaran sejak dini menjadi faktor penting.

Selain menghadapi api, pemerintah mulai memberikan perhatian besar terhadap persoalan ketersediaan air bersih. Agustiar menginstruksikan distribusi air bersih secara masif ke seluruh kabupaten dan kota, khususnya permukiman yang mengalami kekeringan serta wilayah dengan dampak kabut asap cukup berat. Truk tangki, tandon portabel, dan kendaraan operasional penanggulangan bencana dikerahkan untuk membawa air langsung kepada masyarakat. Pemerintah juga menggandeng perusahaan air minum daerah, sektor swasta, serta komunitas lokal agar jangkauan distribusi dapat diperluas. Posko pengaduan disiapkan sehingga masyarakat dapat melaporkan apabila wilayahnya belum mendapatkan pasokan.

Agustiar menilai kebutuhan dasar masyarakat harus tetap terpenuhi meskipun proses pemadaman karhutla tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Air bersih dibutuhkan untuk minum, memasak, mandi, dan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya, terutama ketika sumber air di sekitar permukiman mulai mengalami penurunan akibat musim kering. Pemerintah daerah diminta memetakan kawasan yang paling membutuhkan bantuan sehingga distribusi dapat dilakukan berdasarkan tingkat kedaruratan. Langkah tersebut sekaligus menunjukkan penanganan karhutla tidak semata-mata berorientasi pada luas lahan yang terbakar. Dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat menjadi bagian penting dari respons pemerintah.

Ancaman kesehatan akibat kabut asap juga menjadi perhatian selama masa tanggap darurat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan Rumah Oksigen di kawasan Bundaran Besar Palangka Raya yang dapat dimanfaatkan masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan dan membutuhkan penanganan awal. Pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian masker, dapur umum, serta layanan informasi karhutla juga disiapkan untuk membantu warga. Masyarakat, terutama anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan orang dengan gangguan pernapasan, diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Penggunaan masker menjadi salah satu langkah perlindungan yang terus didorong selama kabut asap masih terjadi.

Dampak karhutla turut menjadi perhatian pada sektor pendidikan. Pemerintah memberikan ruang bagi satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh apabila kondisi asap di wilayah masing-masing dinilai membahayakan kesehatan peserta didik. Kebijakan dapat disesuaikan dengan tingkat keparahan kualitas udara sehingga tidak seluruh wilayah harus menerapkan pola yang sama. Sekolah diminta memperhatikan perkembangan kondisi lingkungan sebelum menggelar kegiatan di luar ruangan. Perlindungan terhadap peserta didik menjadi pertimbangan utama karena paparan asap dalam waktu panjang dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan.

Pemadaman di kawasan gambut tetap menjadi salah satu tantangan terbesar dalam operasi lapangan. Ketika lapisan gambut sudah kering, api dapat masuk lebih dalam dan terus membara meskipun permukaan terlihat tidak lagi terbakar. Karena itu, pemerintah memperkuat pembasahan gambut sekaligus mendorong optimalisasi sekat kanal dan sistem pengelolaan air untuk mempertahankan kelembapan tanah. Patroli udara dan pemeriksaan langsung di lapangan dilakukan untuk mempercepat respons ketika titik panas terdeteksi. Tim penanggulangan juga disiagakan selama 24 jam di sejumlah kawasan rawan agar api dapat ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Agustiar juga mengajak masyarakat terlibat dalam pengawasan dan penanganan karhutla. Warga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau asap di lingkungan sekitar sehingga petugas dapat melakukan pemeriksaan dan pemadaman secepat mungkin. Pemerintah kembali mengingatkan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar selama kondisi cuaca kering karena api dapat dengan mudah menjalar ke kawasan lain. Pada saat yang sama, keselamatan personel pemadam tetap menjadi prioritas dengan kewajiban menggunakan alat pelindung diri, mengikuti prosedur operasional, dan tidak bekerja sendirian di lokasi berbahaya. Pemerintah menilai keberhasilan pengendalian karhutla membutuhkan kerja bersama karena luas wilayah Kalimantan Tengah membuat pengawasan tidak mungkin hanya mengandalkan aparat.

Pemprov Kalimantan Tengah memastikan operasi penanganan akan terus diperkuat selama status tanggap darurat masih berlaku dan ancaman kebakaran belum mereda. Fokus pemerintah kini berjalan pada dua jalur sekaligus, yakni mempercepat pemadaman dan pembasahan kawasan rawan serta melindungi masyarakat dari konsekuensi kabut asap dan kekeringan. Distribusi air bersih, layanan oksigen, pemeriksaan kesehatan, pembagian masker, hingga penyesuaian kegiatan pendidikan akan diteruskan berdasarkan perkembangan kondisi di setiap daerah. Agustiar meminta seluruh unsur pemerintah mempertahankan kesiapsiagaan dan tidak menunggu kebakaran membesar sebelum melakukan tindakan. Dengan koordinasi pemerintah, aparat, relawan, dan masyarakat, dampak karhutla diharapkan dapat ditekan sekaligus mencegah kabut asap menimbulkan gangguan yang semakin luas.