Jakarta, 9 Mei 2026 – Pemerintah Provinsi Banten mengumumkan kebijakan pembebasan biaya pendidikan bagi ratusan sekolah swasta sebagai langkah memperluas akses pendidikan masyarakat. Gubernur Banten Andra Soni menyebut sebanyak 801 sekolah swasta di wilayah Banten akan digratiskan melalui program bantuan pendidikan yang mulai dijalankan pemerintah daerah.

Kebijakan tersebut disebut menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam membantu masyarakat, terutama keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, agar tetap dapat memperoleh pendidikan layak tanpa terbebani biaya sekolah yang tinggi. Program ini juga diharapkan mampu mengurangi angka putus sekolah di berbagai daerah di Banten.

Menurut Andra Soni, keterlibatan sekolah swasta sangat penting dalam mendukung sistem pendidikan di Banten karena kapasitas sekolah negeri dinilai belum sepenuhnya mampu menampung seluruh siswa setiap tahun. Karena itu, pemerintah ingin memastikan sekolah swasta juga mendapat dukungan agar dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Program pembebasan biaya tersebut mencakup berbagai jenjang pendidikan dan dilakukan melalui skema bantuan operasional pendidikan daerah. Pemerintah provinsi disebut akan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk memastikan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran dan benar-benar membantu siswa yang membutuhkan.

Pengamat pendidikan menilai kebijakan tersebut dapat memberikan dampak besar terhadap pemerataan akses pendidikan di daerah. Selama ini, banyak orang tua terpaksa memilih sekolah swasta karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri, namun terkendala biaya pendidikan yang cukup tinggi.

Selain membantu masyarakat, kebijakan ini juga dinilai dapat memperkuat keberlangsungan sekolah swasta yang selama ini ikut berperan besar dalam dunia pendidikan daerah. Banyak sekolah swasta kecil disebut menghadapi tantangan operasional akibat keterbatasan dana dan jumlah siswa.

Pemerintah Provinsi Banten juga menegaskan bahwa kualitas pendidikan tetap menjadi perhatian utama dalam program tersebut. Sekolah penerima bantuan diharapkan tetap menjaga standar pembelajaran, kualitas tenaga pengajar, dan fasilitas pendidikan agar siswa memperoleh layanan pendidikan yang optimal.

Pengamat kebijakan publik menjelaskan bahwa program pendidikan gratis di sekolah swasta mulai banyak dipertimbangkan pemerintah daerah di Indonesia sebagai solusi mengatasi keterbatasan sekolah negeri. Langkah seperti ini dianggap dapat membantu memperluas akses pendidikan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada pembangunan sekolah baru.

Di sisi lain, sejumlah pihak mengingatkan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program agar bantuan benar-benar digunakan sesuai kebutuhan pendidikan siswa. Transparansi pengelolaan anggaran dan evaluasi berkala dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Masyarakat menyambut positif kebijakan tersebut karena dianggap mampu meringankan pengeluaran keluarga, terutama menjelang tahun ajaran baru. Banyak orang tua berharap program pendidikan gratis di sekolah swasta dapat terus diperluas sehingga semakin banyak anak di Banten memperoleh kesempatan belajar dengan lebih baik.