Jakarta, 15 Oktober 2026 – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Nurkholisoh Ibnu Aman menegaskan bahwa aset kripto bukan merupakan mata uang maupun alat pembayaran yang sah di Indonesia. Meski demikian, aktivitas perdagangan aset digital tersebut tetap menjadi objek perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah memandang kripto sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi sehingga transaksi tertentu dapat menimbulkan kewajiban pajak. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Taxes, Digital Economy, Cryptoassets: Perspective of Shariah di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian hukum dalam perkembangan ekonomi digital.

detikfinance

Nurkholisoh menjelaskan bahwa status suatu barang sebagai aset tidak berarti barang tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Ia memberikan perumpamaan mengenai rumah dan sepeda motor yang memiliki nilai ekonomi, tetapi tidak berfungsi sebagai mata uang dalam transaksi sehari-hari. Apabila aset tersebut dijual atau disewakan dan menghasilkan pendapatan, terdapat konsekuensi perpajakan yang harus diperhatikan. Prinsip serupa berlaku terhadap aset kripto yang dapat diperdagangkan melalui platform digital. Oleh karena itu, pengenaan pajak tidak mengubah kedudukan kripto menjadi alat pembayaran yang sah.

Pemerintah kembali menegaskan bahwa rupiah merupakan mata uang yang sah digunakan untuk pembayaran di wilayah Indonesia. Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam membedakan fungsi uang dengan instrumen investasi atau aset digital. Kripto dapat memiliki harga pasar dan diperdagangkan oleh investor, tetapi penggunaannya tidak disamakan dengan rupiah dalam sistem pembayaran nasional. Perbedaan ini penting dipahami agar masyarakat tidak menganggap pengenaan pajak sebagai bentuk pengakuan kripto sebagai mata uang. Pemerintah menempatkan aset digital dalam kerangka pengaturan yang berbeda antara perdagangan, sistem pembayaran, dan perpajakan.

Dalam penjelasannya, Nurkholisoh juga menyinggung pandangan organisasi keagamaan mengenai kedudukan aset kripto. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah disebut memiliki pandangan bahwa kripto bukan merupakan uang, melainkan aset. Namun, pemerintah menegaskan bahwa penilaian mengenai kesesuaian perdagangan kripto dengan prinsip agama merupakan kewenangan lembaga keagamaan. Kebijakan perpajakan tidak dimaksudkan untuk menetapkan apakah suatu aktivitas ekonomi diperbolehkan atau dilarang berdasarkan hukum agama. Dengan demikian, aspek perpajakan dan penilaian syariah harus dipahami sebagai dua persoalan yang berbeda.

Infobank News

Wamenkeu menekankan pentingnya pembagian kewenangan antarlembaga dalam pengaturan ekonomi digital. Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab mengawasi kegiatan perdagangan aset keuangan digital, termasuk kripto. Sementara itu, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak bertugas melaksanakan kebijakan perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan. Lembaga keagamaan memiliki kewenangan tersendiri dalam memberikan panduan mengenai kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah. Pembagian tugas tersebut diperlukan agar pengawasan pasar, perlindungan konsumen, dan pemungutan pajak dapat berjalan secara terkoordinasi.

Ketentuan perpajakan aset kripto di Indonesia telah mengalami penyesuaian melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025. Regulasi tersebut mengatur perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto. Salah satu perubahan penting adalah pembelian aset kripto tidak lagi dikenai PPN atas penyerahan asetnya, sementara penghasilan dari transaksi perdagangan tetap memiliki konsekuensi Pajak Penghasilan. Pengaturan tersebut berlaku sejak Agustus 2025 dan menjadi bagian dari penyesuaian kebijakan setelah pengawasan aset kripto beralih kepada OJK. Pemerintah berharap ketentuan yang lebih jelas dapat mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan oleh pelaku pasar.

Direktorat Jenderal Pajak

+1

Perkembangan perdagangan aset digital di Indonesia juga menjadi alasan pentingnya penguatan sistem perpajakan. Hingga Agustus 2026, jumlah akun konsumen aset digital di Indonesia telah melampaui 23 juta. Besarnya jumlah pengguna menunjukkan bahwa kegiatan investasi berbasis teknologi semakin mendapat perhatian masyarakat. Kondisi tersebut membutuhkan aturan yang transparan agar investor memahami hak dan kewajiban dalam melakukan transaksi. Pemerintah menilai kepastian hukum dapat membantu menciptakan ekosistem perdagangan aset digital yang lebih tertib dan akuntabel.

Media Indonesia

Selain memperkuat regulasi domestik, Indonesia juga mengadopsi Crypto-Asset Reporting Framework atau CARF yang dikembangkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Kerangka tersebut dirancang untuk mendukung pertukaran informasi perpajakan terkait transaksi aset kripto antarnegara. Pertukaran informasi pertama melalui mekanisme tersebut dijadwalkan berlangsung pada 2027. Langkah ini menjadi penting karena perdagangan aset digital dapat dilakukan secara lintas negara melalui berbagai platform. Dengan pertukaran informasi yang lebih baik, otoritas pajak diharapkan mampu meningkatkan pengawasan dan mengurangi risiko ketidakpatuhan.

Penegasan Wamenkeu Nurkholisoh Ibnu Aman memperjelas bahwa pengenaan pajak terhadap aset kripto tidak menjadikan instrumen tersebut sebagai mata uang resmi Indonesia. Pemerintah tetap menempatkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, sementara kripto diperlakukan sebagai aset digital yang dapat menimbulkan kewajiban perpajakan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan, serta menjaga keadilan antara pelaku ekonomi konvensional dan digital. Investor diharapkan memahami ketentuan pajak yang berlaku sekaligus memperhatikan risiko perdagangan aset kripto. Melalui pengaturan dan koordinasi antarlembaga, pemerintah berupaya membangun ekosistem ekonomi digital yang transparan, tertib, dan bertanggung jawab.